VIVA - Pansus revisi Undang Undang Anti-Terorisme melaporkan hasil pembahasan RUU dalam rapat kerja bersama pemerintah. Mereka melaporkan sejumlah aturan baru yang akan tercantum dalam revisi UU Nomor 15/2003. Wakil Ketua Pansus DPR Supiadin Aries Saputra mengatakan aturan baru di RUU Antiterorisme untuk menguatkan peraturan yang telah ada dalam UU 15/2003 tentang Penetapan …
Penguatan aspek pencegahan terlihat dari adanya pasal yang mengizinkan penegak hukum menindak persiapan aksi terorisme. Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Ia mengatakan hal itu terlihat dalam Pasal 12A ayat 2 dan Pasal 12B ayat 1 dan 2. Baca juga: Menkumham Berharap UU Antiterorisme Digunakan Secara Bertanggung Jawab. Undang-Undang Antiterorisme Resmi Disahkan JAKARTA, KOMPAS.com — DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ( Antiterorisme) menjadi undang-undang. Undang-Undang Antiterorisme disahkan pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). NOMOR 1008/IV/V/2018 MEI 2018 1 - DPR NOMOR 1008/IV/V/2018 MEI 2018 UU Terorisme tersebut. “Presiden minta RUU Anti . Terorisme selesai paling lambat bulan palu di bulan Mei ini. Tinggal pemerintah menyelesaikan masalah di internalnya agar satu suara dalam menyikapi revisi UU Anti Terorisme ini,” tegasnya usai meninjau lokasi ledakan bom di Mapolrestabes Surabaya, Senin Inilah Pasal Bermasalah dalam RUU Anti Terorisme | DUNIA ... Hukum Inilah Pasal Bermasalah dalam RUU Anti Terorisme. Pemerintah bertekad mempercepat pengesahan RUU Anti Terorisme. Namun niat tersebut terbentur …
Salah satu tujuannya untuk memudahkan aparat penegak hukum melakukan upaya preventif pencegahan terorisme. Halaman 1 Revisi UU Pemberantasan Terorisme. Perpres Pelibatan TNI Harus Terbuka dan Partisipatif. 05/09/2018, 13:03 WIB. Pemerintah Diminta Hati-hati Susun Perpres soal Pelibatan TNI Berantas Terorisme. 04/08/2018, 06:29 WIB. DPR sahkan revisi UU Terorisme, Perppu tak lagi diperlukan ... Dewan Perwakilan rakyat akhirnya mengesahkan revisi UU Terorisme, setelah sebelumnya Presiden Jokowi mengancam untuk mengeluarkan Perppu jika pengesahan tak … Undang Undang Anti Terorisme Disahkan - IndeksBerita.Com Setelah hampir 2 tahun dibahas DPR bersama pemerintah, Rancangan Undang-Undang (RUU) atas Perubahan UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme resmi disahkan. Undang Undang Anti Terorisme disahkan melalui Rapat Paripurna DPR di Ruang Paripurna II, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2018). Sidang Paripurna yang dihadiri 281 anggota DPR RI tersebut … UU Pemberantasan Terorisme Terbit Juni 2018 - Kabar24 ...
Dewan Perwakilan rakyat (DPR) akhirnya merubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi Undang-Undang (UU), pada Jumat (25/5/2018) silam. Pemerintah pun turut dalam pengesahan UU tersebut. Adapun bunyi pasal dari UU Antiterorisme itu meliputi: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN … terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. RUU Terorisme Disahkan Jadi Undang-undang Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat paripurna DPR resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme atau RUU Terorisme menjadi UU, Jumat (25/5). Sebelum disetujui, Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii melaporkan hasil pembahasan dan poin-poin perubahan yang ada dalam UU baru, termasuk menyebutkan definisi terorisme yang telah disepakati. (PDF) ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TERORISME …
Liputan Khusus Revisi UU Pemberantasan Terorisme Halaman 1
Perpu No 1 Thn 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme didasarkan pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat, sehingga mendesak untuk dikeluarkan Peraturan Pemerintah Beranda - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sestama BNPT Pimpin Video Conference Pelantikan Sumpah Jabatan 95 Calon Pegawai Negeri Sipil BNPT T.A. 2018 / / CROSS-REGIONAL EVENT ON CHILDREN RECRUITED AND EXPLOITED BY TERRORIST AND VIOLENT EXTREMIST GROUPS: THE UNODC ROADMAP IN ACTION / / Bantu Putus Mata Rantai COVID-19, BNPT Berikan Tangki Air Kepada … 4 Poin dalam UU Terorisme Baru yang Berpotensi Jadi ... tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengesahan ini masih menuai polemik karena dalam UU tersebut terdapat sejumlah potensi masalah yang bisa mewarnai proses pemberantasan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa itu. Pro Kontra Keterlibatan TNI di Revisi UU Terorisme yang ...
- 564
- 1347
- 891
- 1038
- 1050
- 1046
- 1845
- 1942
- 1777
- 1619
- 1371
- 671
- 717
- 1246
- 864
- 1788
- 985
- 1029
- 1226
- 1761
- 1817
- 348
- 1563
- 303
- 918
- 1214
- 1765
- 1403
- 34
- 274
- 365
- 1618
- 1167
- 1975
- 872
- 269
- 1060
- 1504
- 1991
- 103
- 753
- 1677
- 1282
- 1842
- 1047
- 345
- 355
- 701
- 1110
- 371
- 1728
- 1706
- 747
- 1000
- 1328
- 736
- 133
- 1832
- 81
- 1488
- 1908
- 1254
- 1753
- 1505
- 743
- 374
- 596
- 729
- 1482
- 1039
- 1124
- 1009
- 141
- 1066
- 1721
- 1256
- 574
- 859
- 727
- 702
- 924
- 1904
- 637
- 580
- 1462
- 1229
- 1873
- 941
- 324
- 1372
- 159
- 22
- 1266
- 1769
- 1779
- 588
- 1294
- 841
- 1613